Majalla Sulbar – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang, Selasa, 18 November 2025.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Puan Maharani meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum palu sidang diketuk.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP apakah dapat disetujui menjadi UU?” tanya Puan Maharani.
Semua peserta rapat paripurna yang hadir menyatakan “Setuju” terhadap pengesahan RUU KUHAP tersebut.
Pengesahan RUU KUHAP menjadi UU tetap dilaksanakan oleh DPR meski mengundang berbagai reaksi penolakan dari berbagai kalangan dan organisasi masyarakat sipil.
Dalam sidang ini, sebanyak 242 anggota DPR hadir yang terdiri dari unsur pimpinan dan wakil. Sementara dari kubu pemerintah yang hadir ialah Menkum Supratman Andi Agtas, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej, dan Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto.* (Tj)
