Majalla Sulbar – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2025 untuk kawasan Sulawesi yang diumumkan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat malam, 28 November 2025.
Sekda Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan bahwa selama tahun 2025, atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Salim S Mengga, pengendalian inflasi di Sulbar berada dalam kondisi stabil dan terjaga.
“Alhamdulillah, sepanjang tahun 2025 pengendalian inflasi kita bagus. Kita tidak pernah keluar dari range yang tinggi, selalu berada dalam rentang ideal pengendalian,” ujar Junda, saat dikonfirmasi usai musyawarah Korpri Sulbar di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 1 Desember 2025.
Selain pencapaian indikator inflasi, penilaian juga melihat aspek kinerja kolaboratif TPID. Menurut Junda, Sulbar dinilai unggul karena seluruh pemangku kepentingan menjalankan peran secara efektif dan saling mendukung.
“Yang dinilai juga adalah kinerja kolaboratif kita, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga TNI, Polri, masyarakat, dan berbagai lembaga lain. Semua berkontribusi sehingga kita dinilai memiliki kinerja pengendalian inflasi daerah yang baik,” jelas Junda Maulana.
Dalam penetapan TPID itu juga, Bank Indonesia membagi wilayah penilaian ke beberapa zona, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sulbar berhasil menjadi yang terbaik dari lima provinsi lainnya yang ada di Pulau Sulawesi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta restu Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan insentif fiskal kepada daerah yang menjadi pemenang TPID Awards 2025.
Tidak tanggung-tanggung, insentif fiskal yang akan diberikan mencapai total Rp786 miliar.
“Kita akan menyaksikan pengumuman pemenang TPID Awards dan Championship Digital di tahun 2025 dan kami berharap arahan Bapak Presiden, selanjutnya daerah yang mendapatkan Award ini mohon dapat diberikan insetif fiskal,” ujarnya, di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat, 28 November.
Sebelum memutuskan untuk memberi insentif fiskal, Airlangga mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait ketersediaan dana.
“Tadi Pak Menteri Keuangan, saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia jumlahnya nggak terlalu besar, Bapak Presiden kira-kira Rp786 miliar yang dibagi jadi insetif,” ujarnya.
Insentif fiskal ini merupakan apresiasi yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemda atas dukungan mereka dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi di daerah. Dus, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di masing-masing daerah, inflasi pun dapat dijaga agar tetap stabil.
“Ini merupakan apresiasi atau dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah,” tutur Airlangga.***
