Majalla Sulbar – Puluhan Massa aksi kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), Kamis, 4 Desember 2025 (siang).
Mereka menuntut dan menagih janji pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Kabupaten Polman.
Pendemo meminta tindak lanjut pemerintah pasca aksi pertama mereka yang digelar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polman, Rabu, 12 November 2025 lalu.
Dalam orasi politiknya di depan Kantor Bupati Polman, para mahasiswa mendesak agar konflik agraria dalam hal ini, sengketa tanah dapat segera di atasi.
Koordinator aksi, Nasrul mengatakan, jika masyarakat Polewali Mandar terancam dari ruang hidupnya akibat konflik yang berkepanjangan.
Mengingat, beberapa waktu lalu, sembilan KK yang bermukim di pesisir pantai Binanga Liu, Kelurahan Manding, Polman.
Atas hal itu, pendemo meminta pemerintah segera meninjau langsung menyelesaikan kasus yang tengah terjadi.
“Angka konflik agraria di Polman tertinggi di Sulbar, pemerintah harus menyelesaikan konflik yang menimpa masyarakat hingga detik ini,” ujar salah seorang massa dalam orasinya.
Lebih lanjut, pemerintah harus berpegang teguh terhadap amanat konstitusi untuk menyelesaikan kasus tersebut.
“UUPA 1960, dan peraturan Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020, Pemda dan pihak terkait wajib menangani konflik agraria untuk kepentingan khalayak masyarakat banyak,” teriak massa.
Di sela-sela aksi tersebut, perwakilan Pemkab Polman menemui massa aksi untuk berdialog terkait tuntutan mereka.
Kepada pendemo, ia menerangkan bahwasanya, tim dari dinas dan pemerintah terkait akan turun langsung investigasi konflik yang terjadi.
“Pemerintah sudah membentuk tim investigasi untuk turun langsung ke lapangan. Hari ini akan kesana,” ujar Syarifuddin kepada pendemo.***
