Majalla Sulbar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar exit meeting bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulbar di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (4/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, serta diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Sulbar.
Exit meeting ini menjadi penutup rangkaian pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan BPK RI.
Dalam pertemuan tersebut, tim pemeriksa BPK menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang wajib segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan seluruh OPD harus serius menindaklanjuti hasil pemeriksaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan dan akuntabel.
Ia juga meminta tindak lanjut dilakukan secara bersama-sama dan tidak dianggap sebagai beban administratif semata, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRD Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, memastikan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program infrastruktur dan pengelolaan anggaran di lingkup PUPRD.
Menurutnya, tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur.
Melalui exit meeting tersebut, Pemprov Sulbar diharapkan mampu mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)
