Daerah
Beranda » Berita » Pemkab Polman Rakor Mitigasi dan Antisipasi Kekeringan

Pemkab Polman Rakor Mitigasi dan Antisipasi Kekeringan

Majalla Sulbar –  Pemkab Polman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Kekeringan di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Kamis, 20 Agustus 2026.

Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati Polman, Samsul Mahmud, dihadiri Wakapolres Polman, Pasi Ops Kodim 1402, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan BRMP Sulawesi Barat, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju, serta BMKG Sulawesi Barat.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan yang dapat berdampak pada sektor pertanian.

Berdasarkan laporan BMKG Sulbar, terdapat potensi fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang diperkirakan berlangsung mulai Juni 2026 hingga Januari 2027.

Kabut Asap Selimuti Sulbar, Sekolah Terdampak Bisa Terapkan Belajar dari Rumah

Meski pada Oktober-November 2026 diperkirakan telah memasuki musim penghujan, intensitas curah hujan diprediksi relatif rendah. Kondisi tersebut membuat wilayah Sulbar, berada dalam status siaga kekeringan.

Misalnya, tinggi muka air di Bendung Sekka-Sekka dilaporkan mengalami penyusutan hingga minus 5 sentimeter dan berpotensi terus menurun apabila tidak terjadi hujan dalam waktu dekat.

Selain itu, beberapa daerah irigasi disebut telah mengalami kekeringan. Situasi ini dikhawatirkan berkurangnya pasokan air pada Musim Tanam (MT) III tahun 2026.

Olehnya itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi dengan mendorong petani menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan dan tidak membutuhkan banyak air.

Petani juga diarahkan memilih varietas padi berumur genjah dengan masa panen sekitar 70 hingga 100 hari, sehingga dapat menyesuaikan dengan ketersediaan air.

Hari Kedua Penanganan Karhutla di Tommo, TRC BPBD Sulbar dan Tim Gabungan Terus Lakukan Pengendalian 

Selain itu, penerapan teknologi pertanian modern melalui manajemen pengelolaan air juga menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan pedoman teknis pertanaman serta mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian.

Pemerintah juga mendorong penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti pompa air, sumur bor dalam, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta optimalisasi lahan, baik melalui dukungan pemerintah maupun secara swadaya masyarakat.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Polman berharap dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dapat ditekan dan kebutuhan air bagi petani, khususnya pada wilayah yang bergantung pada Bendung Sekka-Sekka, tetap dapat diantisipasi.(*)