Majalla Sulbar – Bupati Polewali Mandar (Polman), Samsul Mahmud, meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa (Pemdes) untuk menyudahi ego sektoral dan memperkuat sinergi.
Ia menegaskan, perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut jangan sampai memicu konflik yang justru merugikan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Samsul Mahmud saat melantik dan mengambil sumpah 12 anggota BPD dari beberapa kecamatan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Polman, Rabu (23/9/2026).
“Selalu saya tekankan pada setiap pelantikan BPD bahwa BPD adalah mitra pemerintah desa. Jangan sampai karena perbedaan kewenangan kemudian muncul konflik,” tegas Samsul di hadapan para anggota BPD yang baru dilantik.
Menurut Samsul, kemajuan Kabupaten Polman sangat bergantung pada roda pembangunan di tingkat desa. Desa, katanya, adalah ujung tombak daerah.
“Kalau Kabupaten Polewali Mandar ini bisa maju pembangunannya, tentu dimulai dari desa. Kalau desanya maju, Polewali Mandar juga ikut maju,” urainya.
Samsul juga mengingatkan peran strategis BPD untuk rutin turun ke lapangan menyerap aspirasi.
“BPD harus sering-sering mendengarkan suara masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itulah yang harus diperjuangkan dan dikomunikasikan dengan pemerintah desa,” tambahnya.
Di hadapan para kepala desa dan BPD, Samsul Mahmud secara terbuka membeberkan kondisi keuangan daerah dan desa yang saat ini sedang menghadapi tekanan akibat pengurangan nilai transfer dana dari pemerintah pusat.
Kondisi sulit ini diharapkan membuat jajaran Pemdes dan BPD lebih bijak dan transparan dalam mengelola anggaran yang ada agar tetap tepat sasaran.
“Anggaran desa hari ini memang mengalami kondisi tekanan. Pemerintah daerah juga mengalami hal yang sama karena transfer dari pusat ke daerah mengalami pengurangan,” jelas Bupati.
Oleh karena itu, ia meminta para kepala desa mengedepankan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. “Ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di desa,” pesannya.(*)
