Muhammad Rudi Fair gelar kunjungan kerja di Luyo dan Tabassala (ist)
Majalla Sulbar – Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dari Fraksi Partai Perindo, Muhammad Rudi Fair, tancap gas melaksanakan kegiatan reses masa persidangan tahun 2026.
Kali ini, dua desa yakni Desa Luyo dan Tenggelang jadi sasaran kunjungan kerja Muhammad Rudi Fair yang berada di Kecamatan Luyo.
Sebagai legislator yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Polman, Rudi Fair hadir untuk memastikan program pemerintah daerah tepat sasaran, terutama bagi warga di wilayah pedesaan yang menjadi basis konstituennya.
“Kegiatan reses ini adalah kewajiban konstitusional kami untuk memastikan suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan kebijakan di gedung dewan,” ujar Rudi Fair.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, perempuan dan kelompok pemuda tersebut, sejumlah isu krusial menjadi sorotan utama.
Pertama, warga menyampaikan usulan perbaikan infrastruktur jalan tani untuk mendukung produktivitas pertanian di wilayah Luyo dan sekitarnya.
Kedua, kesejahteraan petani. Mengingat latar belakangnya sebagai mantan petani kakao, Rudi memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat setempat.
Selanjutnya, warga juga meminta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung kegiatan sosial lainnya, seperti kunjungan safari Ramadhan hingga perhatian khusus pada pembangunan sarana ibadah.
Antusias warga Luyo dan Tabassala hadiri kunjungan kerja Muhammad Rudi Fair (ist)
Rudi Fair, yang juga dikenal sebagai Kasarkorcab Banser Polman, menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan prioritas agar dapat masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2026.
“Insyaallah kami akan tetap memperjuangkan hak masyarakat, khususnya masyarakat Luyo dan Tabassala yang telah disampaikan kepada kami sebagai wakil rakyat,” papar Rudi.
Kata dia, semua usulan masyarakat diharapkan dapat terealisasikan segera mungkin.
Mengingat tentang harga komuditas pertanian, kata Rudi, sementara Ia godok agar komuditas hasil tani lainnya memiliki standar harga.
“Saat ini, soal HPP beras kini Rp6.500 jagung, Rp.4.500. Untuk komuditas lainnya sementara kami perjuangkan agar harga bahan-bahan pokok memiliki standar juga. Tentunya jika hal demikian terjadi, daerah Polman akan mendapatkan DBH dari hasil penjualan petani,” tegas Rudi.
Meskipun saat ini tengah menghadapi dinamika internal organisasi partai, ia memastikan bahwa tugas-tugas kedewanan dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) yang mencakup Kecamatan Luyo, Campalagian dan Tutar tetap menjadi prioritas utamanya.(*)
