Majalla Sulbar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mempercepat penanganan kemiskinan dengan mendorong dukungan konkret dari pemerintah pusat. Hal ini diwujudkan melalui audiensi antara Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, pada Senin (13/04/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, tersebut membahas penguatan intervensi sosial guna mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial yang masih dihadapi sebagian masyarakat Sulawesi Barat.
Dalam audiensi itu, Gubernur Suhardi Duka mengajukan tiga agenda prioritas. Pertama, penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan yang belum terjangkau jaminan kesehatan nasional.
Kedua, penguatan bantuan sosial berbasis keluarga. Kementerian Sosial merespons dengan menambah kuota bantuan bagi 487 kepala keluarga (KK) guna meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat.
Ketiga, pengajuan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang difokuskan pada masyarakat miskin ekstrem, khususnya di wilayah lokus PastiPadu Sulbar sebagai bagian dari intervensi terpadu penanggulangan kemiskinan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan agar bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian serta peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut menyasar 487 KK, yang terdiri dari 116 orang tua siswa di sekolah rintisan SR di Kalukku, Mamuju, 71 orang tua siswa di sekolah rintisan di Polewali Mandar, serta 300 KK lainnya yang merupakan prioritas keluarga miskin ekstrem.
Setiap KK akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta, dengan total anggaran mencapai sekitar Rp2,4 miliar. Pemerintah daerah juga merancang skema lanjutan, di mana penerima yang usahanya berkembang berpeluang mendapatkan tambahan bantuan hingga Rp50 juta pada tahun berikutnya.
“Tahun ini kita mulai dengan 487 KK, dan tahun depan kita targetkan meningkat hingga 1.000 KK. Bantuan Rp5 juta per KK ini harus menjadi titik awal perubahan, agar keluarga penerima tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga mampu bangkit dan mandiri,” ujar Suhardi Duka.
Pemprov Sulbar juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, guna memastikan kebijakan penanganan kemiskinan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana, Kepala Bapperida, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, serta Tim PastiPadu Sulawesi Barat. (Rls)*
