Majalla Sulbar – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menargetkan Indeks Pertanaman (IP) lahan sawah di Sulawesi Barat meningkat dari 1,4 menjadi 2 sebagai bagian dari upaya mempercepat swasembada pangan nasional.
Menurutnya, peningkatan IP tersebut setara dengan mencetak sekitar 15 ribu hektare sawah baru tanpa harus membuka lahan pertanian baru.
Hal itu disampaikan SDK saat membuka Rapat Koordinasi Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Barat di Aula Poltekkes Kemenkes Mamuju, Senin (13/7/2026).
Rapat koordinasi yang diselenggarakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian mengusung tema Penguatan Peran Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Percepatan Swasembada Pangan melalui Pendampingan dan Modernisasi Pertanian.
Kegiatan tersebut diikuti ratusan penyuluh pertanian dari enam kabupaten di Sulawesi Barat. Hadir pula Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulbar Ajbar serta Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Idha Widi Arsanti yang mengikuti kegiatan secara virtual.
Dalam arahannya, SDK menegaskan penyuluh pertanian memiliki peran strategis sebagai ujung tombak peningkatan produktivitas sektor pertanian. Ia juga menyambut perubahan status penyuluh menjadi pegawai pemerintah pusat yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Karena kemampuan daerah semakin tertekan, tunjangan fungsional maupun operasional penyuluh sulit meningkat. Sekarang penyuluh menjadi pegawai pemerintah pusat. Gajinya di pusat, tunjangannya di pusat, operasionalnya juga di pusat. Dengan demikian penyuluh lebih sejahtera,” ujar SDK.
Ia menilai sektor pertanian merupakan fondasi utama ketahanan bangsa. Karena itu, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.
Menurut SDK, Indonesia saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan beras nasional tanpa impor. Meski demikian, produktivitas pertanian harus terus ditingkatkan untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim maupun bencana yang dapat memengaruhi produksi pangan.
Di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju masih menjadi daerah penopang utama produksi beras. Namun, IP lahan sawah di provinsi ini baru mencapai 1,4, yang berarti rata-rata lahan baru ditanami sekitar satu hingga dua kali dalam setahun.
“Kalau kita naikkan menjadi dua, sama dengan kita mencetak sekitar 15 ribu hektare sawah baru tanpa harus membuka lahan baru,” kata SDK.
Selain meningkatkan indeks pertanaman, Pemprov Sulbar juga mendorong penerapan program Pertanian Modern Model Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang mulai diterapkan di Kecamatan Wonomulyo sebagai proyek percontohan.
Melalui program tersebut, produktivitas padi ditargetkan meningkat dari rata-rata 7 ton per hektare menjadi 10 hingga 12 ton per hektare. Namun, SDK mengingatkan peningkatan hasil panen harus diimbangi dengan kecukupan pupuk agar kualitas gabah tetap memenuhi standar.
“Kalau makanannya sama, maka buahnya kempes. Kalau buahnya kempes, rendemennya menjadi 40 persen. Bulog tidak akan membeli kalau rendemennya 40 persen, Bulog membeli kalau rendemennya di atas 55 persen,” tegasnya.
SDK juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang menambah alokasi pupuk bersubsidi serta menyederhanakan mekanisme distribusinya sehingga lebih mudah diakses petani.
Tak hanya sektor padi, Pemprov Sulbar juga berharap usulan bantuan bibit kakao dari Kementerian Pertanian dapat direalisasikan. Sulbar telah mengusulkan sekitar 17 juta bibit kakao melalui mekanisme CPCL untuk mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan tersebut.
“Kalau 10 sampai 17 juta bibit terpenuhi, saya yakin lima tahun ke depan kakao Sulawesi Barat akan kembali bangkit dan memberi kontribusi besar terhadap produksi kakao dunia,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, SDK mengingatkan para penyuluh pertanian agar terus meningkatkan kompetensi di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), sehingga tetap menjadi sumber informasi dan pendamping utama bagi para petani.
“Walaupun sekarang menjadi pegawai pemerintah pusat, ingat bahwa saudara bekerja di daerah dan melayani masyarakat. Banggalah menjadi penyuluh pertanian karena Anda adalah pahlawan ketahanan pangan bangsa,” pungkasnya.(*)
