Majalla Sulbar — Peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjadi perhatian Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) dalam Seminar Kebangsaan bertajuk Kepeloporan Pemuda dalam Mengawal Demokrasi.
Seminar yang digelar pada, 20-21 Agustus 2026 itu, menjadi ruang diskusi pemuda untuk memperkuat wawasan kebangsaan dalam kehidupan berdemokrasi.
FPPS menilai pemuda memiliki posisi strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan.
Terlebih dalam memastikan prinsip transparansi hingga kebebasan berpendapat dan mengawal kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan.
Ketua Umum FPPS, Nirwansyah, menegaskan bahwa generasi muda tidak semestinya hanya menjadi penonton dalam dinamika politik dan pemerintahan.
Menurutnya, pemuda harus berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, namun tetap dilakukan secara konstruktif dan bertanggung jawab.
“Pemuda harus mengambil peran sebagai kekuatan moral dan sosial dalam mengawal demokrasi. Sikap kritis bukan berarti anti-pemerintah, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan pemerintahan berjalan transparan, demokratis, dan sesuai dengan kepentingan rakyat,” ujar Nirwansyah.
Ia mengatakan, demokrasi yang sehat membutuhkan generasi muda yang mampu menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa mengabaikan etika, persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.
Karena itu, seminar tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan gagasan yang dapat mendorong meningkatnya partisipasi pemuda dalam mengawal kehidupan demokrasi di Sulawesi Barat.
“Kepeloporan pemuda harus diwujudkan dalam keberanian mengawal demokrasi, menjaga persatuan, dan memastikan suara rakyat tetap menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pemerintah,” tegasnya.
FPPS juga mengajak organisasi kepemudaan dan seluruh elemen generasi muda di Sulawesi Barat untuk membangun budaya demokrasi yang kritis, terbuka dan inklusif.
Keterlibatan pemuda dinilai penting agar demokrasi tidak hanya berlangsung dalam ruang politik formal, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan masyarakat untuk memastikan pemerintahan berjalan adil dan kepentingan publik.(*)
