Majalla Sulbar – Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menyatakan dukungan terhadap hadirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru, khusus ekspor yang diberi nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menurut Suhardi Duka, kebijakan yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan perbaikan tata kelola ekspor sumber daya alam RI.
“Ini suatu terobosan yang sangat baik yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo. Selama ini praktik under invoicing sangat merugikan Indonesia,” kata Suhardi Duka, saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia mencontohkan komoditas crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Sulbar. Indonesia, kata dia, merupakan produsen sekitar 50 persen CPO dunia, namun belum memiliki kendali penuh terhadap penentuan harga pasar global.
“Kita penghasil CPO terbesar dunia, tetapi justru bukan Indonesia yang menentukan harga. Kita masih ikut ditentukan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Padahal Singapura bahkan tidak memiliki produksi CPO,” ujarnya.
Kehadiran BUMN khusus ekspor SDA dapat menjadi instrumen negara untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional sekaligus mengurangi praktik-praktik perdagangan yang merugikan negara.
Ia menilai selama ini terdapat pola perdagangan yang membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan besar akibat penjualan melalui perantara dengan harga rendah.
Bagi SDK, juga melihat sudah terlalu lama oligarki bermain-main dengan under invoicing dan under price dalam tata kelola eksport sumber daya alam.
“Ini semacam upaya untuk mengembalikan aset Indonesia dan mengembalikan sumber daya alam kita sebagai kekayaan bangsa,” kata Suhardi Duka.
Meski demikian, Suhardi Duka menegaskan pemerintah tetap harus memberi ruang bagi sektor swasta untuk berkembang. Menurutnya, investasi tetap dibutuhkan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, namun tata kelola harus dibangun secara sehat dan transparan.
“Swasta harus tetap diberi ruang yang kuat, tetapi negara harus hadir. Selama ini negara membiarkan praktik-praktik curang yang tidak dikontrol dengan baik,” pungkasnya.
Dampak kebijakan ini diperkirakan paling terasa di wilayah-wilayah sentra perkebunan sawit di Sulbar, khususnya Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan sebagian Mamuju.
“Karena Sulbar berkaitan langsung dengan sawit, maka pengaruh kebijakan ini akan terasa di daerah-daerah penghasil sawit,” tuturnya.
Ia berharap regulasi baru tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan swasta, sehingga tercipta situasi yang saling menguntungkan.(*)
