Majalla Sulbar – Koalisi Sulbar Maju telah memutuskan dua nama sebagai calon Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar dalam rapat Koalisi yang digelar pada, Rabu, 7 Oktober 2026 (malam).
Dua nama tersebut yakni Syamsul Samad dari Partai Demokrat dan Fatmawati Salim Fraksi NasDem.
Ketua Koalisi Sulbar Maju, Sukri Umar mengatakan, dua nama yang diputuskan secara sah setelah tujuh partai koalisi yang hadir dan menyepakati dua kandidat yang diusul.
“Setelah berdiskusi beberapa jam dan didahului komunikasi antar-pimpinan partai politik dari tujuh partai politik yang ada, malam ini disepakati untuk mengusung dua nama,” ujar Sukri Umar.
Sukri melanjutkan, proses pengambilan keputusan pada rapat tersebut berlangsung lancar, tidak terjadi seperti pada rapat sebelumnya yang terjadi perdebatan alot.
“Teman-teman mungkin karena sudah ada komunikasi sebelumnya, sehingga komunikasi malam ini cukup, suasananya sangat kekeluargaan dan bisa mengambil sebuah sikap yang sangat baik,” lanjutnya.
Keputusan tersebut, menurut Sukri, tinggal menyelesaikan sejumlah persyaratan administrasi, termasuk penandatanganan dokumen yang dibutuhkan untuk menyampaikan dua nama tersebut kepada Gubernur Sulbar.
Koalisi memberikan waktu paling lama satu pekan kepada masing-masing partai untuk menyelesaikan dokumen administrasi.
Dalam rapat tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menerima keputusan koalisi yang menetapkan Syamsul Samad dan Fatmawati Salim sebagai dua nama yang akan diteruskan kepada gubernur.
Sekretaris PKS Sulbar, Hamar mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil komunikasi internal partainya setelah beberapa kali rapat koalisi digelar untuk mencari jalan keluar terbaik.
Menurut Hamar, sebelumnya tiga nama telah disepakati untuk dikomunikasikan secara internal guna menentukan dua nama yang akan diteruskan. Namun, dalam prosesnya, Demokrat dan NasDem disebut tetap bersikukuh mempertahankan kandidat masing-masing.
“Beberapa kali ketemu, Demokrat dan Nasdem memang sepertinya bersikeras untuk tetap mencalonkan kandidatnya,” ujar Hamar.
Olehnya itu, PKS kemudian mengambil sikap untuk memberikan ruang agar koalisi dapat menetapkan dua nama.
“Kami dari PKS mengambil sikap untuk kebaikan sama-sama orang Sulbar. Agar gubernur ada pendampingnya, kita siap mengkomunikasikan kembali ke DPP,” katanya.
Hamar menegaskan, PKS tidak mengajukan syarat khusus atas sikap tersebut. PKS hanya meminta waktu untuk berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk menyelesaikan persoalan rekomendasi partai.
“Kita tidak punya syarat khusus untuk mundur. Hanya semata-mata untuk kebaikan bersama warga Sulbar, agar ada wakil gubernurnya dan Pak SDK ada pendampingnya,” ungkap Hamar.
Ia juga memastikan PKS menerima hasil rapat koalisi yang menetapkan dua nama tersebut. Meski demikian, Hamar mengatakan keputusan final mengenai langkah PKS masih akan dikomunikasikan dengan DPP.(*)
