Majalla Sulbar – Pemandangan antrean panjang di SPBU telah menjadi keseharian baru bagi warga Polewali Mandar (Polman).
Dari pagi hingga malam, kendaraan mengular, menunggu giliran mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian sulit diperoleh.
Di tengah situasi itu, Pemerintah Kabupaten Polman memilih tidak tinggal diam.
Pada Kamis (9/4/2026), Bupati Polman Samsul Mahmud bersama jajaran penting pemerintah daerah bertolak ke Jakarta. Didampingi Sekretaris Daerah Nursaid dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, mereka mendatangi Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menyuarakan langsung keresahan masyarakat.
Audiensi tersebut bukan sekadar pertemuan formal. Di dalamnya, tersimpan harapan ribuan warga yang setiap hari harus mengorbankan waktu dan produktivitas hanya untuk mendapatkan BBM.
“Yang kami pikirkan adalah masyarakat. Kami ingin memastikan BBM tersedia dan antrean panjang tidak lagi terjadi,” ujar Nursaid, menggambarkan urgensi yang dihadapi daerahnya.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Polman membawa dua usulan utama. Pertama, penambahan kuota BBM guna menjawab kebutuhan yang terus meningkat. Kedua, pembangunan SPBU satu harga sebagai solusi jangka panjang agar distribusi BBM lebih merata, terutama ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Salah satu titik perhatian adalah kawasan Kecamatan Luyo dan Tutar. Bagi warga di wilayah tersebut, mendapatkan BBM bukan perkara mudah—sering kali mereka harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengisi bahan bakar.
Rencana pembangunan SPBU satu harga di wilayah ini diharapkan menjadi jawaban. Bukan hanya mendekatkan akses, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan BBM dengan harga yang sama, tanpa disparitas.
Namun, langkah Pemkab Polman tidak berhenti di ruang audiensi. Upaya berlanjut dengan rencana pertemuan virtual bersama Direktur Jenderal Migas dan PT Pertamina (Persero), yang akan membahas lebih detail terkait teknis distribusi dan pembangunan infrastruktur BBM.
Bagi pemerintah daerah, kecepatan menjadi kunci. Setiap hari tanpa solusi berarti antrean tetap mengular, dan aktivitas warga terus terganggu.
“Proses ini harus dipercepat. Kami ingin masyarakat segera merasakan perubahan,” tegas Nursaid.
Di tengah krisis, harapan itu kini bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Warga Polman pun menanti—bukan sekadar janji, melainkan solusi nyata agar antrean panjang itu benar-benar menjadi cerita masa lalu.*
